Menelisik Kasus Korupsi Proyek BTS Sakti
Media Beritain | Jakarta – Sejak awal tahun 2021 masalah Tower NASDEM yang berlokasi di Jl. RP Soeroso No.46 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat diduga melanggar Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2,4 yang hanya diperbolehkan berlantai maksimal 4 tingkat, tetapi Tower Nasdem dengan luas 30.000 meter persegi berlantai 23 tingkat dan 1 lantai basement dengan dilengkapi lantai atap tempat pendaratan helikopter (Helipad) dengan membongkar Gedung PRIORITAS sesuai izin DTM PTSP Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26/01/2021 dengan pihak kontraktor PT. Wika Gedung (Persero) Tbk dan dirancang Ark Design Arshitects.
Gedung dirancang dibangun akan selesai bulan Juli 2022 tetapi dapat selesai lebih awal karena dibangun dengan sistem 24 jam dengan 3 shift pekerja sehingga 22/2/22 dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Sudah jelas ini pelanggaran Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 Pemda Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bahwa Menteng adalah Cagar Budaya dan daerah Pemukiman khusus.
Dalam pelanggaran PERDA DKI ternyata Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies Rasyid Baswedan seperti “membiarkan”, oleh sebab itu mungkin ada dugaan politik “balas budi” juga ketika Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh tanggal 3 Oktober 2022 dicalonkan menjadi Calon Presiden dari Partai Nasdem, disusul 24 Maret 2023 Partai Nasdem, Partai PKS dan Partai Demokrat resmikan KOALISI PERUBAHAN mendukung calon bersama Calon Presiden Tahun 2024 nanti.
Dalam konferensi Pers Sekretaris Jendral Partai PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Krisyanto membantah suami Puan Maharani HPS/Happy Hapsoro Sukmonohadi terlibat terima hasil Tipikor dan TPPU proyek BTS Kominfo walaupun sebagai owner perusahaan vendor panel surya dalam proyek BTS 4G Kominfo.
Dalam pembangunan tower Nasdem oleh PT. Wika Gedung (persero) Tbk. dimana anggaran rancangan dan pelaksanaan pembangunan estimasi nilai proyek 132 miliar rupiah, PT.Wika menyelesaikan Tower Nasdem dari sejak pembongkaran gedung Prioritas dan menjadi gedung Tower Nasdem hanya 18 bulan dengan waktu pengerjaan tiap hari 24 jam dan dengan menggunakan tenaga kerja yang banyak sampai dibagi 3 shift agar selesai sebelum 22/2/22 dari rencana awal selesai Juli 2022.
Sehingga biasanya dalam proyek pembangunan proyek konstruksi perlu ada perubahan anggaran proyek yang bisa meningkat dari 132 miliar rupiah bisa berlipat-lipat membengkak dari nilai proyek 132 miliar rupiah.
Dalam hal kerugian negara proyek BTS 4G Kominfo sebesar 8,32 triliun rupiah Kurnia Zakaria bisa menduga kemungkinan ada kucuran dana dari para petugas Partai yang menjadi Menteri untuk turut berpartisipasi dalam proyek pembangunan Tower Nasdem sebagai Kantor Pusat Partai Nasdem yang mewah dan memadai sebagai kantor Partai politik no.5 dalam pemilu 2019 dengan suara 12.661.792 pemilih (9,05%) meningkat dari hasil Pemilu tahun 2014 yang hanya menduduki no.8 dengan suara pemilih 8.480.812 orang (6,72%) dengan mendapat kursi DPR-RI 35 kursi.
Sehingga wajar Nasdem ingin menampilkan sebagai partai besar dengan kantor pusat yang paling bagus dengan fasilitas umum ada galery, cafe, ruang pertemuan, dan museum.
Parkiran juga menggunakan sistem hidrolik/lift khusus barang untuk kendaraan hingga memperbesar kapasitas parkiran. Sedangkan dari lantai 7 hingga lantai 23 digunakan sebagai Sekretariat Kantor Pusat Partai bersama Organisasi Parpol Nasdem dan Ormas/ Sayap Partai.
Kemungkinan biaya pembangunan Tower Nasdem bisa kemungkinan ada setoran dari Menteri Kominfo Johnny G. Plate untuk partisipasi kader dan kewajiban konsekuensi sebagai Menteri yang diajukan kepada Presiden Terpilih hasil Pilpres tahun 2019 lalu.
Ada indikasi uang hasil korupsi dari proyek BTS 4G Kominfo 8,32 triliuan rupiah ada yang masuk partai untuk digunakan untuk membuat Tower Nasdem dan dana persiapan Pemilu 2024 nanti paling sedikitnya 15 miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah atau hingga triliunan rupiah.
Ada kaitan dengan dana untuk Pilpres bagi Capres Anies R. Baswedan yang dicalonkan Partai Nasdem bisa diketahui ataupun tidak diketahui apalagi Johhny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem, baik oleh Surya Paloh maupun Anies sendiri.
Tetapi saya meminta pihak Penyidik Jampidsus Kejagung RI periksa Bendahara Partai dan Pimpinan Proyek pembangunan Tower Nasdem untuk mencari barang bukti pendukung apakah memang ada kucuran dana hasil korupsi proyek BTS 4 Kominfo, yang nilai proyeknya lebih dari 11 triliun rupiah, tetapi dikorup 8,32 triliun rupiah. Nilai proyek sesungguhnya hanya 24-27% dari nilai anggaran.
Tetapi kita perlu curiga ada dugaan Tipikor yang dilakukan Menteri Johnny G. Plate dimana ada 580 juta lebih yang diterima adik Menteri sebagai Staf Ahli/Aspri dan permintaan Johnny G. Plate meminta fee 500 juta rupiah perbulan dari Pimpinan Bakti Kominfo.
Dari proyek multiyears tahun 2021 ditarget 4.200 BTS hanya mampu dibangun 957 tower BTS, dengan kucuran dana sudah 10 triliun rupiah dari nilai proyek 28 triliun rupiah.
Dalam penyelidikan DitJampidsus Kejagung RI ternyata 957 tower BTS TIDAK BERFUNGSI. Sedangkan dalam tahun 2023 ada 15 triliun untuk pembuatan Satelit Satria-1 yang dibuat oleh Konsorsium Satelit Nusantara bekerjasama dengan Thales Alenia Space asal Perancis dan akan diluncurkan ke orbitnya menggunakan Roket Falcon-9 miik Elon Musk Space X.
Andaikan satelit Satria-1 diluncurkan Juni 2023 ini dan tidak dapat dipakai dipakai akan sia-sia Satelit Satria-1 seharga 545 juta dollar Amerika Serikat tidak bisa dipakai dan Satelit hanya bisa dipakai maksimal digunakan 15 tahun saja.
PROYEK TIPIKOR BANCAKAN/RAME-RAME atau direncanakan sejak awal dan dinikmati oleh banyak pihak terkait walaupun sulit dibuktikan. Mungkin bila ada indikasi yang kuat Ditjampidsus Kejagung RI bisa cari bukti di Kantor Partai Nasdem paling tidak di ruang Kesekjenan dan Keuangan Partai dalam gedung Tower Nasdem. Partai Nasdem 2 Sekjennya ditangkap bermasalah hukum, dulu Patrice Rio Capella, sekarang Johnny G. Plate.
