Polemik Bansos di Kecamatan Sukajaya, dari Buku Tabungan Hingga Komoditi BPNT
Beritain.co | Sukajaya, Kabupaten Bogor – Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjadi program prioritas pemerintah bagi keluarga tidak mampu masih menjadi peluang bagi tangan tangan jahat yang memanfaatkan situasi dan posisi jabatannya.
Adanya banyak keluhan warga masyarakat dari Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yang sampai saat ini terus menanyakan perihal dimana keberadaan buku tabungan BNI yang merupakan bagian tidak terpisah dari komponen utama turunnya bantuan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih jadi tanda-tanya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, salah satunya pendamping PKH Desa Sukamulih yang berinisial SA.
Berbagai upaya yang sudah di tempuh oleh warga dan juga ketua lingkungan untuk mengetahui dimana keberadaan buku tabungan bansos BNI milik warga belum juga menemukan titik terang, dan Kepala Desa Sukamulih “Apih Ibro” mengapresiasi tindakan warga yang datang ke Kantor Desanya untuk melaporkan apabila adanya dugaan penggelapan buku tabungan tersebut, maka ini sebaiknya segera di tindak-lanjuti secara hukum.
Karena menurut Kades Sukamulih pendamping PKH yang bertugas di Desanya tidak kooperatif, “kenapa hak warga saya harus di persulit,” ujarnya.
Sementara itu ketua lingkungan dari Kampung Lebak Sentul yang mempertanyakan keberadaan buku tabungan warganya kepada pendamping PKH Desa Sukamulih berinisial SA, sampai hari ini tidak juga mendapat kejelasan, “bahkan dari awal turunnya bansos warganya tidak pernah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun buku tabungan tersebut, baru beberapa bulan ini saja semenjak ramai diberitakan baru mereka (pendamping-red) memberikan KKS warga yang merupakan kartu ATM, itupun tanpa disertai buku tabungannya,” ujarnya.
Untuk segmentasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kentalnya aroma monopoli sangat terasa dalam pendistribusian komoditi bantuan sembako. Dimana masyarakat penerima bantuan tidak bisa langsung membelanjakan kebutuhan sembakonya sendiri, warga seakan diarahkan untuk bertransaksi hanya pada e-warung tertentu, bahkan team redaksi dapati ada agen e-warung yang tidak memiliki warung fisik/nyata seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.
